Kang Zey
GARUTEXPO – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Garut yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai proyek infrastruktur.
Lembaga tersebut dituding tak mampu menindak tegas pelanggaran, sehingga banyak proyek yang dikerjakan asal-asalan dan bermasalah secara teknis.
Pengurus DPP FPPG, Jajang, menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dari Inspektorat berdampak langsung pada kualitas pembangunan di Garut.
“Kami menemukan banyak proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase yang tidak memenuhi standar teknis. Tapi tidak ada tindakan nyata dari Inspektorat. Seolah-olah mereka mandul dalam menjalankan tugas,” tegas Jajang, Minggu (1/6/2025).
FPPG mencatat sejumlah proyek bermasalah, seperti jalan yang cepat retak usai dibangun, drainase yang mudah tersumbat, serta jembatan yang tak sesuai spesifikasi. “Ini menunjukkan adanya indikasi pemborosan anggaran dan potensi praktik korupsi,” ujarnya.
Keluhan dari masyarakat pun semakin menguatkan dugaan lemahnya pengawasan. Salah seorang warga menyoroti kondisi ruas jalan Samarang–Garut, Jalan Proklamasi, hingga jalan menuju RSU yang kini sudah rusak parah meski baru dibangun setahun lalu. “Aspalnya tipis, pondasinya rapuh. Begitu kena hujan langsung berlubang,” keluh warga yang enggan disebut namanya.
Menurut FPPG, celah ini dimanfaatkan oleh kontraktor nakal untuk mengerjakan proyek secara asal-asalan. “Seharusnya ada pengawasan ketat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Tapi nyatanya, banyak proyek lolos begitu saja walaupun kualitasnya buruk,” ungkap Jajang.
Sebagai bentuk keprihatinan, FPPG menuntut adanya reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan di tubuh Inspektorat Garut. Mereka mendesak agar Inspektorat tak hanya menjadi pencatat pelanggaran, tetapi juga bertindak konkret dalam menegakkan aturan.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang telah berjalan dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang tidak profesional. Inspektorat harus berani, bukan hanya sekadar jadi penonton,” tegas Jajang.
FPPG juga mendorong peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan independen dengan melaporkan proyek-proyek bermasalah. Jika tidak segera ada perbaikan, FPPG menilai, pembangunan infrastruktur di Garut akan terus bermasalah dan merugikan daerah, sementara masyarakat menjadi korban utama proyek-proyek berkualitas rendah.(*)
