Kang Zey
Garutexpo.com — Ratusan sopir truk pengangkut pasir mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Garut, Kamis, 8 Januari 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang menutup aktivitas galian pasir tanpa diiringi solusi jelas bagi ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Massa aksi berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut dan tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Garut. Mereka menuntut kejelasan sikap serta tanggung jawab pemerintah daerah atas lumpuhnya mata pencaharian sopir truk, pengusaha angkutan, hingga pekerja sektor pendukung.
Ketua DPC Organda Kabupaten Garut, H. Yudi, menegaskan bahwa penutupan galian pasir telah menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar. Sedikitnya 1.400 unit truk pasir kini tidak dapat beroperasi, belum termasuk sopir, buruh muat, tukang batu, serta keluarga yang turut terdampak.
“Sejak penutupan galian, kami tidak pernah mendapat solusi. Padahal ada sekitar 1.400 unit truk yang terhenti. Sopirnya, pengusahanya, sampai tukang muat dan keluarganya ikut merasakan dampaknya,” ujar H. Yudi di sela aksi.
Ia menyayangkan sikap Pemkab Garut yang dinilai mengambil kebijakan sepihak tanpa melibatkan para pelaku usaha dan pekerja di lapangan. Akibatnya, beban ekonomi para sopir kian berat di tengah kewajiban hidup yang terus berjalan.
“Cicilan tetap jalan, anak istri harus makan. Tapi kami tidak pernah diajak bicara. Ini dampaknya bukan kecil, ini menyangkut hidup ribuan orang,” tegasnya.
Selain itu, H. Yudi juga menyoroti masih beroperasinya truk pasir dari luar daerah, yang memicu kecemburuan dan potensi konflik di lapangan.
“Kami warga Garut justru terhenti, sementara truk dari luar masih jalan. Di mana keadilan bagi kami?” katanya.
Meski demikian, H. Yudi menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak penegakan hukum jika terdapat pelanggaran dalam aktivitas galian pasir. Namun, ia meminta pemerintah tidak berhenti pada penutupan semata tanpa memikirkan solusi lanjutan.
“Kalau ada pelanggaran, silakan ditindak sesuai aturan. Tapi setelah itu, nasib ribuan sopir dan pengusaha truk ini mau dibawa ke mana? Ini yang harus dijawab pemerintah,” ujarnya.
Ia memastikan aksi akan terus berlanjut apabila Pemkab Garut, khususnya Bupati Garut, tidak segera memberikan kejelasan dan solusi konkret.
“Kalau tidak ada solusi, kami akan terus bergerak. Aksi hari ini baru sebagian kecil. Kalau perlu, massa yang turun akan lebih besar lagi,” kecamnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa berharap pimpinan DPRD Kabupaten Garut dan Bupati Garut segera menemui mereka untuk mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat terdampak.***
