Kang Zey
Garutexpo.com – Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) mendesak Bupati Garut untuk mengambil langkah tegas terhadap polemik berkepanjangan yang terjadi di lingkungan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan. Menurut KIBMA, kontroversi yang terus bergulir telah menyita energi birokrasi dan berpotensi mengganggu agenda besar pembangunan pendidikan di Kabupaten Garut.
Koordinator KIBMA, Hersan Basri, SH, M.Si, menilai sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Garut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Korwil Pendidikan yang selama ini kerap memunculkan berbagai persoalan. Mulai dari dugaan pungutan liar, tarik-menarik kepentingan, polemik penugasan, hingga berbagai isu yang menimbulkan kegaduhan di lingkungan pendidikan.
“Kami memandang Bupati Garut perlu mengambil keputusan yang berani dan tegas. Jika keberadaan Korwil justru lebih banyak menimbulkan polemik daripada memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan layanan pendidikan, maka opsi pembubaran harus menjadi pertimbangan serius,” ujar Hersan kepada Garutexpo.com, Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurutnya, tantangan pendidikan di Garut saat ini jauh lebih besar dibandingkan sekadar mengurus persoalan jabatan dan struktur birokrasi. Pemerintah daerah seharusnya memusatkan perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan kompetensi guru, pemerataan akses layanan pendidikan, serta peningkatan Indeks Pendidikan sebagai salah satu indikator kemajuan daerah.
Selain itu, KIBMA juga meminta Bupati Garut melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya. Menurut Hersan, hingga saat ini belum terlihat adanya terobosan strategis maupun langkah inovatif yang mampu mendorong percepatan kemajuan sektor pendidikan di Kabupaten Garut.
“Bupati harus berani mengevaluasi seluruh jajaran Dinas Pendidikan. Pendidikan Garut membutuhkan gagasan besar, program yang terukur, dan kepemimpinan yang mampu menghadirkan perubahan, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi tanpa arah yang jelas,” tegasnya.
Hersan menambahkan bahwa pekerjaan rumah terbesar dunia pendidikan Garut saat ini adalah tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai puluhan ribu anak. Persoalan tersebut, menurutnya, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dibandingkan terus disibukkan oleh polemik Korwil yang tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
“Masalah ATS jauh lebih mendesak untuk ditangani. Ribuan anak di Garut masih berada di luar sistem pendidikan. Ini harus menjadi fokus utama pemerintah daerah, bukan terus terjebak dalam polemik yang tidak memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang sibuk dengan konflik internal. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi peningkatan mutu pendidikan dan masa depan generasi muda Garut.
“Polemik Korwil tidak boleh terus menjadi konsumsi publik. Bupati harus mengakhiri kegaduhan ini dan mengarahkan seluruh energi organisasi untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. Fokus utama harus pada peningkatan indeks pendidikan, bukan mempertahankan struktur yang terus menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, KIBMA juga menyoroti perlunya reformasi tata kelola di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Berbagai persoalan yang muncul dalam beberapa waktu terakhir dinilai menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem koordinasi, pengawasan, serta pengambilan kebijakan yang perlu segera dibenahi.
Menurut KIBMA, evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi, mekanisme pembinaan sekolah, sistem pengawasan, serta pola koordinasi antar lembaga menjadi langkah penting untuk mewujudkan birokrasi pendidikan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
KIBMA menilai momentum polemik Korwil seharusnya dijadikan titik balik untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan sekadar menyelesaikan persoalan sesaat. Pemerintah daerah dituntut berani melakukan perubahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
“Garut membutuhkan lompatan besar di sektor pendidikan. Karena itu, Bupati harus berani mengambil keputusan strategis. Jika ada struktur yang dinilai tidak efektif dan justru menjadi sumber persoalan, lakukan evaluasi secara menyeluruh. Benahi tata kelola Dinas Pendidikan dan fokus bekerja untuk meningkatkan indeks pendidikan serta kualitas sumber daya manusia Garut,” pungkas Hersan.
Menurut KIBMA, keberanian melakukan reformasi birokrasi pendidikan akan menjadi ukuran keseriusan pemerintah daerah dalam membangun masa depan Garut yang lebih maju, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
