Kang Zey
Garutexpo.com – Pendidikan sering disebut sebagai jantung peradaban. Dari ruang-ruang kelas yang sederhana hingga gedung sekolah yang megah, masa depan suatu bangsa sesungguhnya sedang dibentuk setiap hari. Di sanalah karakter ditempa, ilmu pengetahuan diwariskan, dan harapan tentang kehidupan yang lebih baik ditanamkan kepada generasi muda. Namun, sebaik apa pun kurikulum yang disusun dan sebesar apa pun anggaran yang dialokasikan, kemajuan pendidikan akan sulit terwujud apabila tata kelola yang mengaturnya berjalan dengan buruk.
Ibarat sebuah kapal besar yang mengangkut harapan jutaan anak bangsa, dunia pendidikan membutuhkan nahkoda yang mampu mengarahkan perjalanan secara tepat. Kapal itu memerlukan sistem navigasi yang jelas, awak yang profesional, serta aturan yang dipatuhi oleh semua pihak. Ketika tata kelola mengalami masalah, kapal tersebut tidak lagi berlayar menuju tujuan, melainkan terombang-ambing oleh kepentingan, konflik, dan kebijakan yang kehilangan arah.
Dalam beberapa tahun terakhir, publik semakin menyadari bahwa persoalan pendidikan tidak semata-mata terletak pada rendahnya sarana dan prasarana ataupun keterbatasan anggaran. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana pendidikan dikelola. Ketika prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas, dan partisipasi publik tidak berjalan dengan baik, maka berbagai program pendidikan yang dirancang dengan baik pun berpotensi kehilangan makna.
Buruknya tata kelola pendidikan sering kali terlihat dari kebijakan yang tidak berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. Program datang silih berganti, namun hasilnya tidak memberikan perubahan yang signifikan. Energi birokrasi habis untuk mengurus prosedur dan kepentingan administratif, sementara persoalan mendasar yang dihadapi sekolah, guru, dan peserta didik justru tidak terselesaikan secara optimal.
Akibatnya, kualitas pendidikan berjalan di tempat. Prestasi peserta didik tidak mengalami peningkatan yang berarti, kemampuan literasi dan numerasi masih menjadi tantangan, sementara daya saing lulusan terus menghadapi tekanan di tengah perkembangan dunia yang bergerak sangat cepat. Kondisi ini menjadi alarm bahwa pendidikan membutuhkan perubahan bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada sistem tata kelolanya.
Lebih dari itu, tata kelola yang buruk berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan. Sekolah-sekolah tertentu mungkin memperoleh perhatian dan fasilitas yang memadai, sementara sekolah lainnya harus berjuang dengan berbagai keterbatasan. Ketimpangan ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Padahal, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan terbaik, tanpa memandang latar belakang ekonomi, lokasi geografis, maupun kondisi sosial keluarganya. Ketika tata kelola gagal menjamin pemerataan tersebut, maka pendidikan kehilangan salah satu fungsi utamanya sebagai sarana mobilitas sosial dan alat untuk menciptakan keadilan.
Di sisi lain, buruknya tata kelola juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Transparansi yang lemah, minimnya akuntabilitas, serta kurangnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan sering kali memunculkan berbagai pertanyaan dan kritik dari masyarakat. Kepercayaan yang hilang tidak mudah untuk dipulihkan, padahal dukungan masyarakat merupakan salah satu modal utama dalam membangun pendidikan yang berkualitas.
Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjangnya terhadap generasi muda. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah adalah pemimpin, inovator, pengusaha, tenaga profesional, dan penggerak pembangunan di masa depan. Jika mereka tumbuh dalam sistem pendidikan yang tidak dikelola secara baik, maka potensi yang mereka miliki tidak akan berkembang secara optimal.
Dalam konteks inilah good governance menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Tata kelola yang baik bukan sekadar jargon administratif atau konsep yang hanya indah di atas kertas. Good governance merupakan fondasi utama yang memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak kepada kepentingan peserta didik dan masyarakat.
Transparansi akan mendorong keterbukaan dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Akuntabilitas memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Profesionalisme menjamin bahwa jabatan dan kewenangan dijalankan oleh individu yang kompeten. Sementara partisipasi publik membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan.
Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, maka pendidikan tidak hanya menjadi sektor pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang mampu melahirkan generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.
Karena itu, perbaikan tata kelola pendidikan harus menjadi agenda prioritas semua pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik, hingga masyarakat. Pendidikan tidak boleh terjebak dalam rutinitas birokrasi yang kehilangan orientasi terhadap mutu dan pelayanan. Sebaliknya, pendidikan harus dikelola dengan visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, serta komitmen yang tinggi terhadap kepentingan generasi mendatang.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa kemajuan suatu daerah atau bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas pendidikan yang berhasil dibangun. Dan kualitas pendidikan itu sendiri sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang menopangnya. Ketika good governance menjadi budaya dalam dunia pendidikan, harapan akan lahirnya generasi emas bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan sebuah kenyataan yang dapat diwujudkan bersama.
Ditulis oleh : Asep Nurjaman, S.Pd, M.M., Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut.
